Pelaksanaan Pendampingan DTKS di Kabupaten Pesisir Selatan

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan pada tanggal 7 Oktober 2021 melakukan pendampingan DTKS terkait Percepatan Perbaikan Data oleh Pusat data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Kegiatan asistensi percepatan perbaikan data dengan menghadirkan Pihak Pusdatin Pusat, Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Narasumber. Perbaikan data pada DTKS ini diadakan sebagai tindak lanjut adanya penyesuaian metode akses pemanfaatan data administrasi kependudukan yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil kepada Kementerian Sosial pada aplikasi SIKS-NG berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019.

 

Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Selatan melalui surat Sekretaris Jenderal telah meminta Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk segera menuntaskan perbaikan data pada DTKS sesuai dengan dokumen kependudukan. Melalui kegiatan ini, Pusdatin Kesos memberikan asistensi terkait teknis perbaikan NIK serta mengingatkan kembali batas waktu dalam penyelesaian perbaikan. Pada kesempatan ini pula dibuka sesi diskusi terkait dengan permasalahan dan hambatan yang dihadapi oleh dinas sosial kabupaten Pesisir Selatan dalam proses perbaikan NIK.

 

Emirda Ziswati, SE.MM selaku Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan memberikan semangat kepada seluruh operator SIKNG dan Pendamping PKH. Dengan harapan perbaikan data ini bisa diselesaikan dengan baik, mengingat masih banyak data yang bermasalah. Beberapa Kecamatan sudah memulai melakukan perbaikan data dan sudah mencapai target yaitunya di Kec. IV Jurai sudah 100% selesai.

 

Dalam pertemuan tersebut beberapa operator dan Pendamping mengajukan pertanyaan, salah satunya Jhoni Can Putra, S.Pd.I selaku operator SIKNG Nagari Bunga Pasang Salido menyampaikan banyak kasus yang ditemukan saat perbaikan data, Nik tidak terdaftar, isian data kosong, data tidak ditemukan di aplikasi sinar dan ada pindahan data masyarakat yang bermasalah serta belum mengurus data andministrasinya ke Dukcapil setempat. Perbaikan data ini diharapkan benar-benar dilakukan dengan pengecekan ke bawah, dan tidak main hapus saja seperti yang disampaikan oleh Syofianriko operator SIKNG dari Bukik Kaciak Lumpo. jangan nanti yang jadi sasaran empuknya masyarakat adalah perangkat nagari, jadi untuk seluruh operator dan pemdamping PKH mari saling berkoordinasi sehingga hasil akhirnya sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama.